Guru Honorer Tuntut Jadi PNS

SOREANG,(GM)-
Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) mendatangi DPRD Kab. Bandung, Selasa (10/11).

Mereka datang untuk meminta dewan mendesak Pemkab Bandung memperhatikan nasib para guru honorer dan mengangkatnya jadi pegawai negeri sipil (PNS).

Berdasarkan pemantauan "GM", para guru honorer Kab. Bandung ini mendatangi Gedung DPRD Kab. Bandung, sekitar pukul 10.00 WIB. Seperti aksi demo lainnya, para guru ini membawa berbagai spanduk dan tulisan di atas kertas karton, antara lain "Hargai Masa Kerja Kami", "Hargai Guru Honorer", "Kita Guru Tertindas".

Ketua PGHI, Dedi Mulyadi menuturkan, kedatangan mereka untuk meminta anggota dewan mendesak Pemkab Bandung memperhatikan nasib para guru honorer. Selain kesejahteraan para guru honorer, pihaknya juga meminta Pemkab Bandung memprioritaskan guru honorer diangkat jadi PNS.

Dijelaskan Dedi, selama ini pengangkatan PNS melalui tes resmi (CPNS) memberlakukan syarat yang cukup berat, yaitu lulusan S1. Padahal para guru honorer ini kebanyakan masih lulusan SPG dan SGO.

"Jelas ini mengganjal nasib para guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Makanya kami minta daripada mengangkat PNS lulusan S1, lebih baik memprioritaskan guru honorer yang sudah berpengalaman dan sudah mengajar selama puluhan tahun," katanya.
Dedi menegaskan, kesejahteraan guru honorer di Kab. Bandung belum terjamin. Terlebih honor mengajar mereka sangat kecil dibandingkan guru PNS.
Membuat nota

Menanggapi permintaan para guru honorer, Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Arifin Sobari mengatakan, pihaknya langsung membuat nota kepada Bupati Bandung agar menindaklanjuti keinginan para guru honorer ini.

"Syarat CPNS guru memang harus lulusan S1. Tapi, Bupati Bandung harusnya membuat terobosan, misalnya mengajukan ke pemerintah pusat untuk mengangkat guru honorer ini," katanya.
Sedangkan untuk kesejahteraan, lanjut Arifin, pihaknya akan mendesak Bupati Bandung meningkatkan honor para guru ini.

"Masa PNS saja ada TPPNS (tambahan penghasilan pegawai negeri sipil), sedangkan buat guru honorer tidak bisa. Nanti kita akan bahas masalah ini di tingkat dewan," ujarnya. (B.97)**